Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin, foto : jaka/hr

Anggota Komisi V DPR RI John Siffy Mirin mengatakan percepatan pembangunan inftrastruktur secara besar-besaran di Papua belum membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, daya beli masyarakat justru semakin melesu.

“Kalau bicara soal persoalan infrastruktur, Pak Presiden sudah bangun, tetapi pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan ekonomi di Papua masih kita rasakan,” ungkap John Siffy saat  Rapat Kerja Komisi V  DPR   terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (06/6/2018).

Hadir dalam Raker Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDT Eko Sandjojo.

Politisi F-PAN ini menyampaikan, ada beberapa indikator penurunan pertumbuhan ekonomi di Papua, salah satunya ialah kurangnya pelibatan masyarakat daerah dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN maupun APBD. 

Menurutnya, perlu ada kebijakan pemerintah  terhadap masyarakat Papua agar ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di tanah Papua, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup warga lokal.

“Perlu kebijakan pemerintah untuk sungguh-sungguh lebih serius merangkul pelaku jasa konstruksi atau kontraktor daerah, sebab kalau mereka hanya jadi penonton, sama saja angka pengangguran akan tetap tinggi,” papar Politisi Dapil Papua ini.

Ia menambahkan, seyogyanya pembangunan fisik di Papua selaras dengan pembangunan manusianya. “Supaya Indeks Pembangunan Manusianya yang rendah bisa dinaikkan, angka pengangguran yang tinggi bisa diturunkan, kemiskinan bisa diberantas dengan baik. Pembangunan manusianya lebih dibutuhkan,” lanjutnya.

Sementara itu di sisa masa pemerintahan Joko Widodo yang tinggal satu tahun lagi, dirinya berharap implementasi tol laut dapat berjalan dengan optimal guna menekan biaya angkut dan disparitas logistik.

“Kalau bisa di anggaran tahun 2019 ini, pemerintah berioentasi pada janji-janji Presiden Jokowi agar bisa dituntaskan,” tandasnya. (ann/sc)